Gejala-gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia dalam Berbagai Bidang

Gejala-gejala Modernisasi Masyarakat Indonesia dalam Berbagai Bidang - Modernisasi ialah sebuah proses perubahan menuju pada berbagai tipe sistem dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang berada pada berbagai lini seperti misalnya dalam sistem sosial, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya.

Secara khusus di Indonesia, selama beberapa dekade telah terjadi proses modernisasi yang cukup signifikan. Proses tersebut ditandai dengan berbagai gejala dalam beberapa bidang yang cakupannya meliputi :

a.    Modernisasi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung secara overlaping (tumpang tindih) dan interdependency (saling ketergantungan). Tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tercermin dari teknologi yang dimiliki pada saat itu. Hal itu disebabkan teknologi merupakan buah dari ilmu pengetahuan dan dengan teknologi akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan.

Alih teknologi semakin lama semakin menggema. Hal itu bukan karena konferensi para ahli teknik atau bentuk-bentuk temuan baru lainnya, melainkan sudah menjadi kesepakatan nasional bahwa bangsa Indonesia perlu meningkatkan diri. Kemajuan dapat ditempuh dengan usaha modernisasi dan industrialisasi. Oleh karena itu, kedua usaha itu dapat didekati secara individual. Desa yang modern memiliki rakyat yang bermotivasi. Walaupun tidak menjalani industrialisasi, rakyat harus memiliki motivasi maju. Menurut sifatnya, penemuan baru dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu discovery dan invention.

Discovery dan invention merupakan pangkal tolak dari studi pertumbuhan dan perubahan kebudayaan sebab hanya dengan proses inilah unsur baru dapat ditambahkan dalam keseluruhan kebudayaan manusia. Meskipun unsur kebudayaan dapat tersebar dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain sehingga sebagian besar dari tambahan kekayaan kebudayaan diperoleh melalui proses difusi. Akan tetapi, tiap-tiap unsur itu dapat dituruti kembali pada gejala discovery dan invention. Menurut Drs. Achmadi, prinsip perbedaan antara discovery dengan invention sebagai berikut.

b.    Modernisasi Bidang Politik dan Ideologi Politik

Politik adalah semua usaha dan aktivitas manusia dalam rangka memperoleh kekuasaaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Aktivitas yang dimaksud dapat dilaksanakan oleh perseorangan ataupun kolektif dan pada tingkat pusat ataupun daerah.

Modernisasi dalam semua peradaban telah meluas di setiap segi kehidupan, hal ini tercermin dari meningkatnya kebutuhan, kepentingan, dan hubungan manusia dalam masyarakat. Hal ini menuntut pembaruan pada segi kehidupan politik dan ideologi negara, dalam arti usaha pemantapan dan segi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup nasional, pembaruan bidang politik dapat berupa sebagai berikut :

1)    Pembaruan perundang-undangan yang menyangkut struktur pemerintahan, seperti tentang partai politik, pemilu, dan tata tertib kampanye

2)    Usaha pemantapan ideologi negara melalui jalur pendidikan formal dan nonformal

3)    Usaha yang bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang serba heterogen sehingga dapat terwujud integrasi nasional yang mantap dan dinamis.

c.    Modernisasi Bidang Ekonomi

Dalam masa sebelum Perang Dunia II, Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal. Kegiatan ekonomi masyarakat berada di tangan swasta, seperti perkebunan, peternakan, dan pertanian. Demikian pula kegiatan produksi, seperti perusahaan listrik, perusahaan kereta api, dan perbankan yang menghasilkan jasa bagi masyarakat umum banyak diselenggarakan sektor swasta. Pemerintah pada masa ekonomi liberal membatasi diri pada fungsi tradisional selaku lembaga penjagaan keamanan dan ketertiban, di samping membangun prasarana ekonomi yang tidak seberapa menarik bagi swasta, seperti jalan, pelabuhan laut dan udara.

Sistem ekonomi pasar liberal di Indonesia pada saat itu tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang dianut masyarakat Belanda. Indonesia sebagai negara jajahan Belanda, ikut meniru sistem yang berkembang di negeri Belanda juga. Perkembangan pada kurun waktu 1968-1978 merupakan gerak reaksi terhadap perkembangan sebelumnya. Berbagai kehancuran ekonomi Indonesia segera dipulihkan. Landasan ekonomi dikukuhkan untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

Pada waktu perkembangan ini berlangsung, muncul kekerasan untuk merombak ekonomi Indonesia secara struktural dan mendasar. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia cenderung pada usaha pengolahan bahan mentah hasil pertanian dan hasil pertambangan yang selanjutnya diolah di luar negeri.

Ciri-ciri sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan merupakan karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Secara ideologis Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan asas peri kehidupan keseimbangan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mendambakan keselarasan dalam kehidupannya. Keselarasan antara individu dan masyarakat, antara individu dan alam, individu dan penciptanya, dan keselarasan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat di dunia. Prinsip keselarasan berarti menolak bentuk ekstremisme. Jadi, sistem ekonomi Indonesia tidak dapat berakar pada suatu sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar liberal. Kedua bentuk sistem ekonomi itu tidak memuat dalam dirinya unsur keselarasan dan keseimbangan.

Ruang gerak sistem ekonomi Pancasila cenderung berada tengah-tengah antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar dalam posisi keseimbangan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memberi petunjuk mengenai arah dan ruang lingkup tipe perilaku ekonomi yang perlu dikembangkan di Indonesia. Perilaku utama diharapkan dapat dipegang oleh satuan ekonomi koperasi. Perilaku ekonomi yang mengendalikan segi strategis bagi negara dan masyarakat diharapkan dipegang oleh perusahaan negara.

Selebihnya, dilakukan oleh satuan ekonomi swasta. Pembangunan ekonomi adalah hasil usaha penggabungan berbagai faktor produksi, seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan. Laju pembangunan sangat erat dengan perkembangan berbagai faktor produksi ini. Semakin baik dan banyak faktor produksi dan semakin berhasil faktor ini diolah dalam kegiatan ekonomi, semakin meningkat pula laju pembangunan. Modernisasi ekonomi di Indonesia, menyebabkan timbulnya industri di masyarakat.

d.    Modernisasi Bidang Agama dan Kepercayaan

Modernisasi Bidang Agama dan Kepercayaan Agama merupakan sumber peraturan yang menata kehidupan di dunia, pergaulan antarsesama manusia dan kehidupan manusia kelak kalau sudah meninggal. Prinsip kebenaran agama bagi umatnya terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang tampak dalam hubungan sosial. Tujuan dan kehendak masyarakat agar terwujud keteraturan, ketertiban hubungan antarwarga dapat berpedoman pada ajaran agama masing-masing.

Religi atau kepercayaan menurut Koentjaraningrat adalah semua aktivitas manusia termasuk peralatannya dalam rangka komunikasi dengan Sang Pencipta.

Pada masyarakat primitif, yang bentuk religi manusia masih sederhana dan tidak memiliki peralatan yang memadai, namun bentuk peribadahan sangat dipengaruhi oleh adat dan lokalitas. Pada masyarakat primitif yang wilayahnya masih terpencil dan terasing, keterbelakangan masih berlanjut sampai sekarang. Misalnya, masyarakat Trunyan di Bali, masyarakat Ujung Alang dan Ujung Galok di Cilacap (Jateng), masyarakat Badui di Jawa Barat, masyarakat Tengger di Jawa Timur, dan masyarakat Asmat di Irian Jaya. Sebagai objek wisata dan budaya, masyarakat yang masih primitif merupakan aset negara yang diminati para turis mancanegara.

Pada era modernisasi, bidang religi (agama dan kepercayaan) yang diakui di Indonesia, antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan ditambah aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berkat modernisasi bidang religi, kemajuan dalam bidang agama dan kepercayaan antara lain sebagai berikut :

1) Semakin tersedianya sarana dan prasarana ibadah dari kota besar hingga ke pelosok daerah.

2) Semakin terorganisasinya kegiatan agama baik secara regional maupun nasional, baik pada peringatan hari-hari besar agama maupun program pengembangan agama masing-masing.

3) Semakin meningkatnya jumlah penganut agama yang efektif menjalankan ibadah.

4) Semakin meningkatnya mutu ketakwaan yang tercermin dari perilaku sehari-hari.

5) Semakin berkembangnya sekolah keagamaan, termasuk buku pengetahuan tentang agama