Peranan dan Fungsi Lembaga Politik dalam Sistem Kenegaraan

Peranan dan Fungsi Lembaga Politik dalam Sistem Kenegaraan - Politik adalah aneka ragam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan sistem kenegaraan. Dalam pengertian lain, politik seringklai diartikan sebagai sebuah cara atau strategi dalam upaya merebut kedudukan, pengaruh, atau legitimasi tertentu dalam sebuah sistem kemasyarakatan.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi agar terciptanya sebuah negara, yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah. Kegiatan politik berpusat pada masyarakat dalam mengolah tujuan negara dan proses pencapaian tujuan tersebut. Masalah-masalah politik mempunyai arti yang amat luas, yaitu setiap kegiatan dalam usaha penyelenggaraan negara dan masalah yang berhubungan dengan partai politik. Dalam proses pencapaian tujuan negara, pemerintah mempunyai hak untuk menggunakan kekuasaannya sebagai pemegang kekuasaan.

Dalam mengemban tugasnya mengatur negara dan melaksanakan kekuasaannya, negara melaksanakan berbagai variasi aktivitas yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat. Berbagai lembaga yang berkaitan dengan politik, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, keamanan, partai politik, dan sebagainya.

Di Indonesia, lembaga eksekutif adalah pemerintah. Kepala pemerintahan tertinggi adalah seorang presiden beserta wakil presiden dan dibantu oleh para menteri yang memimpin departemen-departemen pada tingkat nasional. Beberapa departemen mempunyai bagian-bagiannya sampai ke tingkat pemerintahan yang paling kecil. Lembaga legislatifadalah pembuat undang-undang.

Di negara Indonesia kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh presiden bersama dengan DPR. Presiden membuat rancangan undang-undang (UU) lalu diajukan kepada DPR untuk dimintakan persetujuannya. Apabila disetujui maka undang- undang itu sah dan berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat meliputi tingkat nasional dan daerah. Peranan dan fungsi pokok lembaga sosial politik/DPR sebagai berikut :

a. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang

Pemerintah membuat rancangan undang-undang lalu mengajukannya kepada DPR untuk diminta persetujuannya. Apabila disetujui maka berlaku undang-undang tersebut. Dari proses pembuatan undang- undang, tampak bahwa salah satu fungsi pokok dari pranata politik adalah melembagakan norma melalui undang-undang. Norma hukum yang dimuat dalam undang-undang tersebut diharapkan bermanfaat dan tidak merugikan kehidupan masyarakat, misalnya UU Pendidikan, UU Perpajakan, UU tentang Lalu Lintas, dan sebagainya.

b. Melindungi Warga Negara

Pemerintah berfungsi untuk melindungi segenap warga negaranya dari serangan bangsa lain. Di Indonesia, pemerintah membentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Ancaman dari luar terhadap suatu daerah atau masyarakat akan dianggap sebagai suatu ancaman bagi kesatuan dan persatuan seluruh bangsa. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat bersama-sama mempertahankan bangsa dan negara dari serangan musuh.

c. Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan. Pemerintah melalui aparat-aparatnya yang terkait bertugas dan berwenang untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut dan menyadarkan anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum tersebut. Apabila ada warga masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang atauperaturan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

d. Menyelenggarakan Pelayanan Umum

Untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, banyak jalan yang harus ditempuh. Pembangunan dilaksanakan di semua segi kehidupan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak harus diutamakan. Pelayanan umum yang harus diutamakan dan ditingkatkan meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, jalan raya, angkutan umum, hiburan, rekreasi, dan sebagainya.

e. Penyelesaiain Konflik

Pada dasarnya warga masyarakat menginginkan kehidupan yang aman dan tenteram, namun, dalam kenyataannya anggota-anggota masyarakat sering mengalami konflik kepentingan dan pertikaian. Konflik terjadi akibat kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap aturan dan norma masyarakat. Untuk mengembalikan kondisi sosial yang aman dan tenteram, aturan dan norma yang mengatur kehidupan sosial harus ditegakkan. Pemerintah bertugas dan berkewajiban menyelesaikan dan menertibkan setiap tindakan anggota masyarakat yang mengakibatkan konflik berdasarkan prosedur yang berlaku.