Perkembangan Politik Pasca Runtuhnya Rezim Orde Baru

Penyebab runtuhnya Orde Baru dan lahirnya Reformasi? Rangkuman Orde Baru? Kronologi jatuhnya Orde Baru? Penyebab runtuhnya Orde Baru? Latar belakang runtuhnya Orde Baru?

Bagaimana peran mahasiswa dalam runtuhnya rezim Orde Baru? Apa yang membuat rezim Orde Baru runtuh? Kronologi runtuhnya rezim Orde Baru?

Di antara beberapa pertanyaan di atas. Yuk kita bahas, tapi satu-satu ya sobat semua. Berikut ini pembahasan lengkapnya, selamat membaca.

Perkembangan Politik Pasca Runtuhnya Rezim Orde Baru

Perkembangan Politik Pasca Runtuhnya Rezim Orde Baru - Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri sehingga berbuntut pada terjadinya kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Sepulangnya Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir, tanggal 18 Mei para mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR dan pada saat itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini jelas berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dollar.

Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang membuka peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Secara terperinci, tujuan dari reformasi adalah sebagai berikut:

a. Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi

b. Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat

c. Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

d. Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia

  Baca Juga: Kondisi Sosial dan Politik Bangsa Indonesia Setelah 21 Mei 1998

A. Faktor Pendorong Terjadinya Reformasi

1. Faktor Politik

Faktor politik meliputi hal-hal berikut :

a) Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan

b) Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi

c) Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup

d) Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

e) Mahasiswa menginginkan perubahan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi cakupannya meliputi hal-hal berikut :

a) Adanya krisis mata uang rupiah

b) Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat

c) Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok

3. Faktor Sosial Masyarakat

Faktor sosial masyarakat dilatarbelakangi oleh adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Baca Juga: Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Berbagai Daerah Sejak Reformasi

4. Faktor Hukum

Belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

B. Suksesi (Pergantian Pimpinan)

a. Sukarno–Soeharto

Terdapat beberapa hal melatarbelakangi suksesi kepemimpinan Sukarno - Soeharto diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Problem pokok adanya komunis/ PKI

2. Peristiwa Lubang Buaya

3. Adanya dualisme: ada pro dan anti pembubaran PKI 

4. Sidang istimewa MPRS 1967 didahului turunnya Supersemar

b. Soeharto–Habibie

Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor suksesi kepemimpinan antara Soeharto - Habibie diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Problem pokok adanya  krisis ekonomi  meluas ke bidang politik.

2. Adanya gerakan reformasi yang menghendaki perubahan radikal karena KKN dalam tubuh pemerintahan. Nepotisme berarti mengajak keluarga dalam kekuasaan. Kronisme adalah mengajak teman-teman dalam kekuasaan.

3. Presiden Soeharto ditolak oleh rakyat ditandai dengan didudukinya gedung DPR/MPR oleh mahasiswa, sehingga Soeharto menyerahkan jabatan kepada Habibie.

Agenda reformasi tak hanya menjadi sebuah wacana. Seyogyanya sebuah reformasi haruslah memilii progresivitas yang jauh lebih baik dibandingan dengan sistem yang sebelumnya pernah ada. Substansi Agenda Reformasi Politik Subsitusi agenda reformasi politik sebagai berikut :

1) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.

2) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut, Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil, Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR, dan Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.

3) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut, Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden, Membatasi penggunaan hak prerogatif, Menyusun kode etik kepresidenan, Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat, maka harus dikembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah, Penyelenggaraan pemilu, Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang netral dan  profesional yang tidak memihak, Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama sekali, sehingga  ABRI berkonsentrasi pada fungsi Hankam, dan Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.

4) Agenda Reformasi Bidang Ekonomi

Agenda reformasi bidang ekonomi cakupannya meliputi :

a) Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.

b) Penghapusan monopoli dan oligopoli.

c) Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.

d) Agenda Reformasi Bidang Hukum

e) Terciptanya keadilan atas dasar HAM

f) Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Misal : Bidang ekonomi dikeluarkan UU kepailitan, dihapuskan UU subversi, sesuai semangat HAM dilepaskan napol-tapol (amnesti-abolisi).

5)  Agenda Reformasi Bidang Hukum

Agenda reformasi bidang hukum difokuskan pada integrasi nasional.

6) Agenda Reformasi Bidang Pendidikan

Agenda reformasi bidang pendidikan ditujukan terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan.

Sebagai penutup, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa kunjungi artikel mimin lainya. Semoga bermanfaat.

Artikel terkait:

·      Proses Peralihan Bentuk Negara Dari RIS Menuju NKRI

·      Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) Pasca KMB