3 organisasi internasional yang diikuti oleh indonesia pada masa Orde Baru?
Dalam kiprah internasional pada masa Orde Baru Indonesia telah menjadi
penyelenggara! Dan keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional. Di antara 3 artikel di atas, kita akan membahas 1 saja yaitu berkenaan KeikutsertaanIndonesia Dalam Berbagai Organisasi Internasional di Era Orde Baru.
.Berikut ini pembahasan lengkapnya, selamat membaca. Happy googling. Keikutsertaan Indonesia Pada Org. Internasional Era Orba |
Orde baru
merupakan sebuah era di bawah kepemimpinan presiden Soeharto. Era ini merupakan
sebuah tatanan perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diposisikan pada
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara utuh dan konsisten. Dalam
kepemimpinan rezim Soeharto, Indonesia aktif dalam berbagai aktivitas
kelembagaan. Pemerintahan Indonesia di masa ini juga aktif dalam beberapa
lembaga internasional, seperti berikut ini.
A. Consultative Group on Indonesia (CGI)
Sebelum
pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana pembangunan dari Consultative Group
on Indonesia (CGI) terlebih dahulu mendapat bantuan dana pembangunan dari
Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Inter-Governmental Group on
Indonesia (IGGI) didirikan pada tahun 1967. Tujuannya, memberi bantuan kredit
jangka panjang dengan bunga ringan kepada Indonesia untuk biaya pembangunan.
Anggota IGGI terdiri atas dua kelompok, diantaranya ialah:
a) Negara-negara
kreditor, seperti Inggris, Prancis, Belgia, Italia, Swiss, Jepang, Belanda,
Jerman Barat, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Kanada.
b) Badan keuangan dunia baik internasional maupun
regional, seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Pembangunan Asia (Asian
Development Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund),
dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). IGGI berpusat di Den Haag (Belanda). Ketua
IGGI dijabat oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerajaan Belanda. Bantuan IGGI
kepada Indonesia, antara lain berbentuk:
1. bantuan proyek
2. bantuan program
3. bantuan pangan
4. bantuan teknik
5. devisa kredit (devisa yang diperoleh
dari pinjaman)
6. grant (sumbangan atau hadiah). Bantuan
IGGI kepada Indonesia ini diberikan setiap tahun. Setiap tahun diselenggarakan
sidang IGGI untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Indonesia
sebagai dasar pemberian bantuan tahun berikutnya. Bantuan yang berbentuk
pinjaman (devisa kredit) bersyarat lunak dengan bunga berkisar 0–3% setahun
dengan jangka waktu angsuran berkisar 7–10 tahun.
Bantuan
dari IGGI yang digunakan untuk pembangunan proyek-proyek produktif dan
kesejahteraan sosial itu, antara lain sebagai berikut:
a) Bantuan
teknik, umumnya tidak diterima dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk bantuan
tenaga ahli, peralatan laboratorium, dan penelitian.
b) Grant
digunakan untuk biaya berbagai macam keperluan pembangunan, misalnya untuk
membeli kapal angkutan laut.
c) Devisa
kredit dan bantuan pangan digunakan untuk biaya impor barang modal, bahan baku,
dan bahan makanan.
d) Bantuan
proyek digunakan untuk biaya pembangunan proyek listrik, pembangunan
telekomunikasi, pengairan, pendidikan, kesehatan (program KB), dan prasarana
lainnya.
e) Bantuan
program digunakan untuk biaya penyusunan program pembangunan. Pada tanggal 25
Maret 1992, IGGI bubar sebab Indonesia menolak bantuan Belanda yang dianggap
terlalu banyak mengaitkan pinjaman luar negerinya dengan masalah politik di
Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia meminta pada Bank Dunia
membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI).
CGI
mengadakan sidang pertama kali di Paris, Prancis tanggal 16 Juli 1992. Sidang dihadiri
oleh 18 negara dan 10 lembaga internasional yang dipimpin oleh Bank Dunia.
Anggota CGI terdiri atas negara-negara bekas anggota IGGI (kecuali Belanda) dan
lembaga-lembaga internasional. Negara anggota CGI itu, antara lain Jepang,
Austria, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat, Italia, Prancis, Spanyol,
Jerman, Finlandia, Inggris, Swedia,
Swiss, Norwegia, dan Belgia, dan Selandia Baru. Sedangkan
lembaga internasional yang ikut dalam CGI, antara lain World Bank, UNESCO, ADB,
UNHCR, UNDP, IAEA, WFP, Mordic Invesment Bank, UNFPA, IFAD, WHO, IDB, FAO,
UNICEF, UNIDO, Kuwait Fund, dan ILO, Saudi Fund.
B. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
APEC
merupakan forum kerja sama ekonomi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
APEC terbentuk pada bulan Desember 1989 di Canberra, Australia. Gagasan APEC
muncul dari Robert Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu. Latar
belakang terbentuknya APEC adalah perkembangan situasi politik dan ekonomi
dunia pada waktu itu yang berubah dengan cepat. Hal ini diikuti dengan kekha-
watiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay (masalah perdagangan bebas).
Apabila perdagangan bebas gagal disepakati, diduga akan memicu sikap proteksi
dari negara- negara maju. Indonesia, sebagai anggota APEC, mempunyai peranan
yang cukup penting. Dalam pertemuan di Seattle, Amerika Serikat (1993),
Indonesia ditunjuk sebagai Ketua APEC untuk periode 1994–1995. Sebagai Ketua
APEC, Indonesia berhasil menyelenggarakan pertemuan APEC di Bogor pada tanggal
14–15 November 1994 yang dihadiri oleh 18 kepala negara dan kepala pemerintahan
negara anggota.
Penutup.
Mungkin itu saja yang bisa mimin bagikan semoga artikel di atas dapat
membawa manfaat, dan jangan lupa kunjungi juga postingan mimin yang lain,
terima kasih.
Artikel Terkait:
Keikutsertaan Indonesia Dalam Berbagai Organisasi Internasional di Era Orde Baru
Reviewed by Unknown
on
April 02, 2018
Rating:
Tidak ada komentar: